Gaji UMR Sumba Barat Daya – Menjadi seorang pekerja, Kamu tentu akan memperoleh gaji sesuai dengan tanggung jawab kerja. Tahukah Kamu jika rupanya terdapat peraturan mengenai gaji UMR Sumba Barat Daya yang wajib ditaati oleh perusahaan.
UMR barangkali sebagai istilah yang sudah familiar bagi beberapa buruh di Indonesia. Waktu sedang berunding sama pemimpin perusahaan pasti Anda dapat menanyakan terkait upah. Dari nilai penghasilan yang ditawarkan, Kalian bisa mengetahui apakah upah tersebut berada di atas ataupun di bawah UMR.
Persoalan terkait UMR ini jadi topik khusus yang sering dikerjakan para karyawan. Akan tetapi, pahamkah Anda apakah arti dari UMR tersebut? Apakah Kalian mengetahui gimana hitungan UMR tersebut?
Dalam ulasan ini Anda bakal mendapatkan seluruh info lengkap berkaitan UMR serta UMP.
Gaji UMR Sumba Barat Daya Tahun 2020 – Tahun 2024
TAHUN | GAJI/BULAN |
2024 | Rp2.186.826,00 |
2023 | Rp2.123.994,00 |
2022 | Rp1.975.000,00 |
2021 | Rp1.945.902,00 |
2020 | Rp1.793.293,00 |
Gaji UMR Sumba Barat Daya dan Gaji UMK Sumba Barat Daya 2024
NO KABUPATEN/KOTA GAJI/BULAN 1 Kabupaten Alor Rp1.950.000,00 2 Kabupaten Belu Rp1.950.000,00 3 Kabupaten Ende Rp1.950.000,00 4 Kabupaten Flores Timur Rp1.950.000,00 5 Kota Kupang Rp1.950.000,00 6 Kabupaten Lembata Rp1.950.000,00 7 Kabupaten Malaka Rp1.950.000,00 8 Kabupaten Manggarai Rp1.950.000,00 9 Kabupaten Manggarai Barat Rp1.950.000,00 10 Kabupaten Manggarai Timur Rp1.950.000,00 11 Kabupaten Nagekeo Rp1.950.000,00 12 Kabupaten Ngada Rp1.950.000,00 13 Kabupaten Rote Ndao Rp1.950.000,00 14 Kabupaten Sabu Raijua Rp1.950.000,00 15 Kabupaten Sikka Rp1.950.000,00 16 Kabupaten Sumba Barat Rp1.950.000,00 17 Kabupaten Sumba Barat Daya Rp1.950.000,00 18 Kabupaten Sumba Tengah Rp1.950.000,00 19 Kabupaten Sumba Timur Rp1.950.000,00 20 Kabupaten Timor Tengah Selatan Rp1.950.000,00 21 Kabupaten Timor Tengah Utara Rp1.950.000,00 Cek Selengkapnya : Gaji UMR Sumba Barat Daya
Daftar Gaji UMP Indonesia Tahun 2024
NO PROVINSI GAJI/BULAN 1 Aceh Rp3.165.030,00 2 Bali Rp2.494.523,00 3 Bangka Belitung Rp3.230.022,00 4 Banten Rp2.460.968,00 5 Bengkulu Rp2.213.604,00 6 DI Yogyakarta Rp1.765.608,00 7 DKI Jakarta Rp4.416.186,00 8 Gorontalo Rp2.586.900,00 9 Jambi Rp2.630.162,00 10 Jawa Barat Rp1.810.351,00 11 Jawa Tengah Rp1.798.979,12 12 Jawa Timur Rp1.868.777,00 13 Kalimantan Barat Rp2.399.698,00 14 Kalimantan Selatan Rp2.877.447,00 15 Kalimantan Tengah Rp2.903.144,00 16 Kalimantan Timur Rp2.981.378,00 17 Kalimantan Utara Rp2.721.530,00 18 Kepulauan Riau Rp3.005.383,00 19 Lampung Rp2.431.324,00 20 Maluku Rp2.604.961,00 21 Maluku Utara Rp2.721.530,00 22 NTB Rp2.183.883,00 23 NTT Rp1.945.902,00 24 Papua Rp3.516.700,00 25 Papua Barat Rp3.134.600,00 26 Riau Rp2.888.563,00 27 Sulawesi Barat Rp2.571.328,00 28 Sulawesi Selatan Rp3.165.876,00 29 Sulawesi Tengah Rp2.303.711,00 30 Sulawesi Tenggara Rp2.552.014,00 31 Sulawesi Utara Rp2.499.422,00 32 Sumatera Barat Rp2.484.041,00 33 Sumatera Selatan Rp3.043.111,00 34 Sumatera Utara Rp2.499.422,00 Gaji UMP Indonesia
Pengertian Gaji UMR Sumba Barat Daya
Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gaji UMR di Sumba Barat Daya, penting untuk memahami pengertian dari konsep tersebut. Gaji UMR merupakan upah minimum yang diatur oleh pemerintah daerah untuk menetapkan standar upah yang wajib diberikan kepada pekerja di suatu wilayah. Tujuan dari peraturan gaji UMR adalah untuk melindungi hak-hak pekerja, mencegah praktik upah yang tidak adil, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Landasan hukum dari gaji UMR di Sumba Barat Daya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.
Peraturan Gaji UMR di Sumba Barat Daya
Peraturan gaji UMR di Sumba Barat Daya ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kebutuhan hidup layak. Gaji UMR biasanya diperbaharui setiap tahun agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti serikat pekerja dan pengusaha, dalam menentukan besaran gaji UMR yang adil dan sesuai dengan kondisi lokal.
Besaran Gaji UMR Sumba Barat Daya
Besaran gaji UMR di Sumba Barat Daya berbeda-beda tergantung pada sektor industri dan tingkat jabatan pekerja. Pemerintah daerah menetapkan besaran gaji UMR untuk sektor formal dan non-formal. Sektor formal mencakup sektor industri, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya yang memiliki badan hukum. Sedangkan sektor non-formal mencakup pekerjaan mandiri dan pekerja rumahan. Pada umumnya, gaji UMR untuk sektor formal lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non-formal.
Sebagai contoh, untuk tahun ini, gaji UMR di Sumba Barat Daya untuk pekerja sektor formal dengan tingkat jabatan tertentu adalah Rp 2.500.000,- per bulan. Sedangkan untuk pekerja sektor non-formal, gaji UMR ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- per bulan. Besaran gaji UMR ini dapat berbeda setiap tahunnya tergantung pada evaluasi dan keputusan pemerintah daerah.
Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Gaji UMR
Pemerintah daerah menetapkan besaran gaji UMR dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap daya beli pekerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian gaji UMR untuk menjaga kesejahteraan mereka. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan ruang bagi peningkatan besaran gaji UMR agar pekerja dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi tersebut.
Perbedaan Gaji UMR untuk Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak
Peraturan gaji UMR di Sumba Barat Daya juga memperhatikan perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak. Pekerja tetap adalah mereka yang memiliki hubungan kerja yang berkelanjutan dengan suatu perusahaan, sedangkan pekerja kontrak adalah mereka yang memiliki hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu. Gaji UMR untuk pekerja tetap biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja kontrak, mengingat pekerja tetap memiliki kestabilan kerja yang lebih tinggi dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam perusahaan.
Pengertian UMR
UMR yakni ringkasan dari Upah Minimum Regional yang termasuk batasan minimum gaji yang perlu jadi perhatian para pemberi kerja. Sewaktu seseorang kerja pada sebuah perusahaan ataupun bisnis, maka gaji/upah minimal yang perlu mereka peroleh yaitu sejumlah Upah Minimum Regional.
Peraturan UMR sendiri sudah diatur lewat Ketetapan Menteri Tenaga Kerja No 07/Men/2013 mengenai gaji minimum. Mengapa peraturan perihal gaji minimal itu mesti menjadi perhatian oleh bermacam pihak?
Tentu saja, dengan adanya ketentuan yang jelas terkait upah untuk meyakinkan buruh dapat hidup dengan terjamin. Soal ini juga penting buat meyakinkan perusahaan ataupun pekerja sama sama melaksanakan keharusan dan mendapatkan hak yang baik.
Istilah UMR, UMP, dan UMK
Disamping arti UMR, istilah yang lain yang kemungkinan telah tidak asing buat Anda yaitu UMR dan UMP. Lalu, apa perbedaan dari ke-3 istilah tersebut?
Umumnya, memanglah ke-3 istilah ini membicarakan terkait upah minimum. Akan tetapi, ada perbedaan dari ketiga arti ini. Tak usah pusing dan kebingungan, berikut di bawah ini adalah ulasan lengkap terkait UMR, UMP serta UMK
UMR
Seperti udah dibahas awalnya, UMR adalah Upah Minimum Regional. Terus, gaji UMR Sumba Barat Daya apa itu sih? Siapakah yang dapat memutuskan besaran UMR serta siapa yang memiliki hak menerimanya. menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang upah minimum, pihak yang berwenang untuk mengatur UMR yakni Gubernur.
Sehingga, berdasar pada pemahaman ini jadi Upah Minimum Regional merupakan standard upah pada daerah tingkat 1 atau provinsi. Namun, berdasar pada PERATURAN baru Mmenjadi patokan baru ialah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000, istilah Upah Minimum Regional diganti.
UMP
Berdasarkan peraturan tenaga kerja yang baru ialah Kep-226/MEN/2000, ada peralihan arti Upah Minimum Regional tingkat 1 berganti menjadi UMP. UMP ialah Upah Minimum Provinsi yang berjalan buat semua kabupaten/kota dalam propinsi tersebut..
Lalu, apa faksi yang memutuskan Upah Minimum Provinsi adalah Gubernur juga? Yap, Gubernur yang mempunyai hak menentukan besaran nilai nominal minimal upah pada provinsi yang dipegangnya.
UMK
Di daerah tingkat 2, ada juga ketentuan tentang gaji minimum para karyawan. Ketentuan tersebut yaitu UMK sebagai ketentuan buat atur upah minimal di daerah Kota serta Kabupaten. Makna UMK ini ada berdasar pada ketentuan yang sama yaitu Kep-22/MEN/2000.
Adanya aturan ini sebab tersedianya pemberian kuasa kepada daerah otonom buat mengendalikan daerah/wilayahnya sendiri.
Cek : Daftar Gaji UMR Wilayah NTT Tahun 2024
Perbedaan UMR, UMP, UMK
Setelah memahami ketidaksamaan arti untuk UMR, UMP serta UMP, apa Anda telah mengetahui dasar perbedaannya? Untuk membantu Anda untuk lebih mengetahui ke-3 arti tersebut, di bawah ini ialah ketidaksamaan pokok dari ketiganya.
1. Pihak yang Menetapkan
Ketaksamaan pertama kali yang fundamental antara UMR, UMP dan UMK ialah faksi yang menentukan standard serta nilai gaji minimum. Berdasarkan ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi , Gubernur adalah faksi yang menetapkan UMP/UMR Sumba Barat Daya.
Pengesahan ini mempertimbangkan usulan dan penilaian dari Dewan Penggajian Provinsi. Gubernur pula memutuskan UMK berdasarkan sumber dari kepala wilayah tingkat II yaitu Walikota atau Bupati.
2. Periode Peninjauan
Terdapat ketaksamaan periode pengkajian untuk upah minimum wilayah tingkat 1 serta tingkat 2. Untuk penentuan gaji UMR di Sumba Barat Daya menghabiskan waktu 60 hari paling lama. Selagi untuk UMK harus ditentukan pada waktu paling lama 40 hari dari waktu penelusuran.
Akan tetapi, butuh Anda pahami kalau pengesahan UMR dan UMK cuman berlangsung 1 kali dalam setahun.
3. Waktu Pemberlakukan Ketentuan
Peralihan upah minimal dijalankan atas tinjauan yang berlangsung setiap tahun. Pada umumnya, perubahan nominal ini bakal diumumkan mendekati akhir tahun. Pemberlakukan UMR, UMP serta UMK pula memiliki perbedaan dalam masanya.
Upah UMR/UMP yang merupakan batasan minimum buat lokasi propinsi dijalankan setiap 1 November.
Sementara buat UMK mesti disosialisasikan paling lama sampai 21 November. Selanjutnya, seusai disosialisasikan nominal ini mulai berlaku di tahun selanjutnya pastinya bulan Januari.
4. Nominal
Hal setelah itu yang jadi perbedaan antara UMR/UMP dengan UMK adalahn nominalnya. Tiap wilayah pada satu propinsi punya nominal yang tak sama sesuai sama potensi serta unsur yang lain tentukan.
Secara umum, gaji UMK Sumba Barat Daya akan lebih tinggi dari pada gaji UMR Sumba Barat Daya. Karena itu, Kamu tidak perlu terkejut kenapa upah di satu kabupaten/kota rupanya dapat makin besar dari penghasilan minimum pada tingkat provinsi.
5. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Menurut UU ketenagakerjaan, tingginya UMP maupun UMK makin bertambah setiap tahunnya. Peralihan nominal itu buat menyelaraskan kebutuhan para karyawan supaya bisa hidup dengan terjamin. Perubahan ekonomi dan produktivitas sebuah wilayah pula mempengaruhi besarnya besaran peningkatan penghasilan minimal.
Berikut ini mengapa nominal minimum penghasilan di Sumba Barat Daya tidak sama dengan wilayah lain. Tentu saja, buat menentukan besaran jumlah penghasilan minimum butuh perhitungan yang yakin serta jelas.
berkaitan nominal perhitungan ini bakal mengarah pada pergantian tingkat inflasi lalu ditambah lagi pertumbuhn Produk Domestik Bruto (PDB). Data data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi prinsip dalam perhitungan penghasilan minimum ini.
Baca Juga : Gaji UMR Sumba Barat Tahun 2024
Kriteria Pekerja yang Berhak Mendapatkan Gaji UMR
Tidak semua pekerja di Sumba Barat Daya berhak mendapatkan gaji UMR. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar pekerja dapat memperoleh gaji UMR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kriteria pekerja yang berhak mendapatkan gaji UMR meliputi:
Pekerja yang Bekerja di Sektor Formal
Gaji UMR di Sumba Barat Daya hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja di sektor formal, yaitu sektor industri, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya yang memiliki badan hukum. Pekerja di sektor formal memiliki perlindungan hukum yang lebih baik dan biasanya memiliki perjanjian kerja yang jelas.
Pekerja dengan Jam Kerja Penuh
Pekerja yang berhak mendapatkan gaji UMR di Sumba Barat Daya adalah pekerja dengan jam kerja penuh. Jam kerja penuh biasanya ditetapkan sekitar 40-48 jam per minggu. Pekerja dengan jam kerja paruh waktu atau fleksibel tidak termasuk dalam kategori pekerja yang mendapatkan gaji UMR.
Pekerja yang Mempunyai Status Karyawan
Pekerja yang mendapatkan gaji UMR di Sumba Barat Daya adalah pekerja yang memiliki status karyawan, baik itu sebagai karyawan tetap, karyawan kontrak, atau karyawan magang. Pekerja dengan status lain, seperti pekerja harian lepas atau pekerja paruh waktu, tidak termasuk dalam kategori pekerja yang mendapatkan gaji UMR.
Pekerja yang Sudah Mencapai Usia Minimum
Gaji UMR di Sumba Barat Daya diberlakukan untuk pekerja yang sudah mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Usia minimum ini bervariasi tergantung pada sektor industri dan peraturan yang berlaku.
Pekerja yang Berada dalam Wilayah Sumba Barat Daya
Terakhir, pekerja yang berhak mendapatkan gaji UMR di Sumba Barat Daya adalah mereka yang bekerja dan berdomisili di wilayah Sumba Barat Daya. Pekerja yang bekerja di wilayah lain, meskipun bekerja untuk perusahaan yang berbasis di Sumba Barat Daya, tidak termasuk dalam kategori pekerja yang mendapatkan gaji UMR.
Perhitungan Gaji UMR di Sumba Barat Daya
Apakah Kamu udah mengetahui dengan beragam arti upah minimum yang berjalan di wilayah tersebut? Terus, bagaimanakah cara perhitungan gaji UMR Sumba Barat Daya? Di bawah ini ialah beberapa point utama dalam penghitungan Upah Minimum Regional yang penting Kalian ketahui
1. Dasar Ketentuan Gaji UMR
Ketetapan mengenai UMR Sumba Barat Daya bikin perusahaan memberikan gaji yang sesuai terhadap para pegawainya sesuai kepentingan hidup. Dasar pembikinan ketetapan UMR ini yaitu untuk memastikan kesejahteraan pekerja yang kerja pada suatu wilayah tertentu.
Pendapatan UMR Sumba Barat Daya ini pula buat memenuhi hak tiap-tiap orang yang dapat hidup dengan terjamin.
Terdapatnya upah minimum yang dipastikan menjadi penangkalan buat beberapa pemberi kerja buat memberikan gaji yang rendah. Tentu saja, penghasilan ini selanjutnya disinkronkan kembali dengan tanggungjawab kerja beberapa pegawai.
2. Pemberi Kerja Harus Menaatinya
Pembuatan ketentuan pastinya bertujuan biar membuat beragam faksi terasa terjaga dan aman. Buat beberapa pemberi kerja, ketentuan tentang penghasilan minimum itu harus menjadi perhatian serta diaplikasikan dengan baik. Perusahaan yang tak mematuhi peraturan tentang upah minimum akan mendapat denda.
Berdasarkan ketetapan pada UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 karena itu perusahaan yang menyalahi bakal memperoleh ancaman pidana maksimal empat tahun atau denda maksimal 400 juta rupiah.
3. Selalu Naik
Seiring dengan bertambahnya inflasi serta naiknya harga kebutuhan dasar, maka nilai upah minimum condong baik tiap tahunnya. Kenaikan ini benar-benar wajar mengingat terdapat berbagai keadaan ekonomi yang membikin kebutuhan setiap hari semakin meningkat.
Besarnya peningkatan upah minimal ini memang tidak selamanya tinggi namun tetap mesti stabil. Nilai upah minimum ini mesti perusahaan cermati agar tak mengusik keuangan perusahaan. Lalu, apakah ada keadaan sewaktu Upah Minimum Regional suatu wilayah tidak naik?
Kondisi ekonomi serta perubahan ekonomi yang menurun drastis membikin pemerintah pusat bisa saja menetapkan untuk tak menaikan upah minimum. Tetapi, semuanya balik lagi di kewenangan Gubernur selaku pimpinan wilayah apa selalu manikkan nominal upah minimum.
4. Langkah Hukum Untuk Upah Dibawah UMR
Sebagai karyawan, Anda dapat melakukan upaya hukum atas gaji yang ada dalam bawah upah minimum. Berdasar UU no 2 Tahun 2004 karyawan bisa mengatasi persoalan ini dan menjalankan penyelesaian perselisihan jalinan industrial.
Kalau karyawan dan pemberi kerja belum mendapati perjanjian di 30 hari, karenanya kasus akan berlanjut ke step Tripartite dan mengikutsertakan disnaker.
Simak : Gaji UMR Sikka Tahun 2024
Komponen dan Rumus Perhitungan UMR
Tiap-tiap wilayah mempunyai upah minimal yang berbeda. Masalah ini sebab hitungan UMR yang dilakukan menghasilkan nominal yang berbeda. Terus, bagaimana perhitungan UMR Sumba Barat Daya?
Perhatikan metode hitungan dan komposisi apa saja yang ikut dihitung untuk tentukan upah minimum. Cara mengalkulasi dan menentukan upah minimum harus mengarah pada PP No 78 Tahun 2015 pasal 41. Dalam ketentuan tersebut menguraikan beberapa bagian yang ada dalam Upah Minimum Regional.
Berikut di bawah ini yakni elemen Upah Minimum Regional yang sebaiknya Kamu pahami
- Upah Pokok Tanpa Tunjangan
Upah pokok tanpa tunjangan adalah upah untuk beberapa karyawan berdasarkan model serta tingkat tugas pada fase tertentu. Umumnya, jumlah penghasilan primer tersebut bergantung di kesepakatan perusahaan dan karyawan.
- Upah Pokok Termasuk Tunjangan Tetap
Yakni gaji yang diserahkan ke buruh tiada mencermati kehadiran karyawan, prestasi, capaian dan yang lain. Pada biasanya penghasilan ini dikasih ke karyawan ataupun anggota keluarga dari buruh itu.
Bentuk bantuan tetap seperti bantuan kesehatan, bantuan komunikasi, tunjangan anak hingga bantuan wilayah.
Jenis serta bantuan tetap ini terkait gimana perusahaan memberikan kepada pekerja. Sedang untuk bantuan tak tetap seperti bantuan akomodasi dan tunjangan konsumsi tak termasuk dalam elemen kalkulasi Upah Minimum Regional.
Presentase penghasilan dasar sedikitnya adalah 75% dari jumlahnya upah dasar dan tunjangan tetap. Berikut di bawah ini adalah contoh perhitungan Upah Minimum Regional buat Anda buat jadi perhitungan.
Katakanlah, penghasilan minimal berada di nominal Rp 3.000.000 oleh lantaran itu perusahaan harus memperhitungkan upah dasar dan tunjangan tetap. Pemberi kerja harus membayar pegawai sekurangnya Rp 2.250.000 (75%) buat penghasilan pokok dan tunjangan tetap Rp 250.000 (25%).
Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMR Sumba Barat Daya
Satu diantara pertanyaan yang kerap ditanya oleh karyawan adalah apa bedanya penghasilan umr dan dasar. Apakah Kalian sudah mengetahuinya? Sepintas dari pernyataan di atas, Kamu mengerti kalau gaji pokok adalah bagian dari Upah Minimum Regional itu sendiri.
Upah/penghasilan pokok sebagai tugas perusahaan untuk mengupahi karyawan menurut pekerjaan tiap hari. Sementara gaji minimum adalah batasan paling rendah yang perlu perusahaan kasih kepada pekerja. Upah tersebut dalam berbentuk gaji pokok atau penghasilan pokok beserta dengan bantuan tetap.
Apakah gaji pokok harus selalu sama dengan UMR?
Tak mesti persis soal ini udah diperjelas pun dalam hitungan Upah Minimum Regional pada sisi sebelumnya.
Sebut saja upah UMR sebesar Rp3.000.000, maka perusahaan bisa memberi gaji dalam bentuk
- Gaji pokok tanpa tunjangan Rp 3.000.000
- Gaji pokok Rp 2.700.000 dan tunjangan tetap komunikasi Rp 300.000
- Gaji pokok Rp 2.700.000, tunjangan tetap anak Rp 100.000, tunjangan tetap komunikasi Rp 200.000
Bagaimana, apakah saat ini Kamu udah mengetahui berkaitan UMR serta bermacam ketetapannya? Apa ugaji yang Kamu miliki sekarang telah sama dengan ketentuan yang ada.
Semoga ulasan berkaitan gaji UMR Sumba Barat Daya yang telah dikumpulkan CariGaji.com tersebut dapat mempermudah Kamu untuk mendapatkan data terkait penghasilan yang pantas sesuai sama ketentuan.
Penelusuran Terkait : Gaji UMR Sumba Barat Daya 2024 * Perbedaan gaji UMR Sumba Barat Daya & UMK Sumba Barat Daya * Rumus Perhitungan gaji UMR Sumba Barat Daya * Penetapan gaji UMR Sumba Barat Daya * Komponen Gaji UMR Sumba Barat Daya